Saat Jokowi Kunjungi Malang, Barisan Dokter siapkan Demo Besar

'' Barisan ini akan menyampaikan langsung tuntutan yang mereka usung dalam aksi di depan Balai Kota Malang, yang utama adalah memperkuat KPK ''


Malang - Aksi turun jalan yang dilakukan barisan dokter dan tenaga kesehatan, Senin (30/3), bakal berlanjut. Mereka mengincar momen kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Malang 17 April mendatang untuk menyampaikan aspirasi.
Koordinator aksi dr Wiwi Jaya mengatakan, barisan dokter dan tenaga kesehatan yang dimotori IDI (Ikatan Dokter Indonesia), himpunan dokter spesialis, organisasi perawat, dokter pendidikan spesialis, pegawai Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA), serta kelompok aksi mahasiswa Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Brawijaya (UB) dan aliansi mahasiswa kesehatan regio Malang tersebut ingin duduk semeja dengan Jokowi.
”Kami ingin memaparkan fakta di lapangan dan mengingatkan beliau tentang tugas serta tanggung jawab seorang kepala negara,” tegasnya dilansir Radar Malang.
Barisan ini juga akan menyampaikan langsung empat tuntutan yang mereka usung dalam aksi di depan Balai Kota Malang Senin (30/3). Yakni perkuat KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), turunkan harga bahan pokok, reformasi aparatur penegak hukum, dan keadilan dalam kesejahteraan aparatur negara.
”Yang utama adalah memperkuat KPK. Sebab, lembaga itulah yang diharapkan bisa menyelamatkan kekayaan negara yang selama ini bocor karena korupsi,” jelas Wiwi.
Ini karena korupsi menjadi akar yang paling melemahkan ketahanan negara. Jika korupsi bisa diberantas, diharapkan anggaran untuk menyejahterakan masyarakat, terutama dalam hal kesehatan akan meningkat. Selain itu, kata Wiwi, dokter-dokter juga menuntut agar pemerintah menurunkan harga bahan pokok.
”Kalau masyarakat masih dibingungkan harga beras, harga BBM (bahan bakar dan minyak), listrik juga naik, maka perhatian terhadap kesehatan tidak masuk prioritas mereka,” terangnya.
Masih kata dosen FK UB itu, program JKN (jaminan kesehatan nasional) juga tidak akan efektif jika masalah perut masyarakat belum selesai.
Sementara terkait tuntutan keadilan dalam kesejahteraan aparatur negara, dirinya menegaskan bahwa pegawai pajak hanya merupakan contoh.
”Bukan hanya tenaga kesehatan yang belum jadi prioritas pemerintah, tetapi juga tenaga pendidikan. Kesehatan dan pendidikan merupakan fundamental pembangun generasi masa depan yang lebih baik,” tandasnya.